Pemerintah Siapkan Insentif Kendaraan Listrik Berbasis Nikel Juni 2026

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan insentif kendaraan listrik berbasis nikel senilai Rp500 miliar yang direncanakan mulai bergulir pada Juni 2026 mendatang. Langkah strategis ini diambil guna memicu permintaan pasar domestik sekaligus memperkuat ekosistem industri hilirisasi mineral dan baterai nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan stimulus ini mencakup penyediaan modal bagi 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik. Untuk motor listrik diberikan subsidi Rp5 juta per unit, sedangkan mobil listrik mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen tergantung jenis baterai.

Besaran insentif akan dibedakan berdasarkan penggunaan baterai nikel dan non-nikel karena pasar saat ini masih didominasi baterai Lithium Iron Phosphate (LFP). Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai melonjak dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit pada 2025, namun pangsa pasar baterai Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) baru mencapai 22,8 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan alokasi anggaran tersebut disiapkan agar triwulan kedua mendapatkan dorongan tambahan dalam pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai 5,61 persen.

"Yang jelas kita ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan, supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Selain membahas insentif, Kementerian Keuangan juga menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi atau Panda bonds di pasar modal Cina demi mendiversifikasi pembiayaan dan memperkuat nilai tukar rupiah.

"To strengthen the exchange rate, we will issue bonds in the form of Panda bonds in China with lower interest rates so that we do not depend too much on the dollar anymore," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Terkait dengan kekhawatiran kondisi makroekonomi dan ancaman pelambatan global, pemerintah memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang menunjukkan tren kenaikan.

"Don’t be afraid of 5.61% growth; far from a recession, economic growth is actually rising," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kementerian Perindustrian mendampingi kebijakan ini dengan mematangkan regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Perindustrian. Skema bantuan pembelian ini dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan model intensif yang pernah diterapkan sebelumnya.

"Kami sudah menyiapkan regulasinya, Permenperinnya. Tapi kira-kira nanti modelnya akan tidak terlalu berbeda with model yang lalu untuk motor bantuan pembelian untuk motor listrik," jelas Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.

Rencana pengaktifan kembali subsidi ini langsung memicu respons dari para pelaku industri otomotif tanah air. Salah satu produsen, Polytron, memilih mengambil langkah aman sembari menyiapkan program alternatif untuk memikat konsumen secara mandiri.

"Terkait subsidi kami belum bisa banyak berkomentar, karena tahun lalu saja isunya ada subsidi tapi ternyata tidak ada subsidi. Jadi kami masih menunggu keputusan final dari pemerintah," kata Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron.

Untuk menjaga daya beli, Polytron menghadirkan subsidi mandiri berupa potongan harga langsung sebesar Rp6,5 juta untuk model Fox 200, Rp6 juta untuk Fox 350, dan Rp5 juta untuk tipe Fox 500.

"Tapi, kami memiliki subsidi mandiri, dimana Polytron memberikan subsidi langsung kepada konsumen yang membeli motor listrik kami," lanjut Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menilai langkah selektif pemerintah dalam memprioritaskan kendaraan berbasis nikel merupakan momentum krusial untuk mengintegrasikan kekuatan hulu dan hilir mineral domestik.

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada.

Fahmi mengingatkan ketergantungan pada teknologi LFP impor berisiko mengalirkan nilai tambah ke luar negeri. Oleh karena itu, Holding Industri Pertambangan MIND ID harus proaktif menggandeng investor asing pemilik teknologi NMC.

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada.

Dukungan senada datang dari Project Coordinator ENTREV, Eko Adji Buwono, yang melihat kebijakan ini sebagai jangkar kepercayaan bagi para pelaku industri pengguna baterai di dalam negeri.

"Insentif jangka panjang masih sangat penting dan masih diperlukan supaya ada kepercayaan industri pengguna baterai kendaraan listrik terhadap kepastian rantai pasok dan harga yang kompetitif," kata Eko Adji Buwono, Pengamat Energi sekaligus Project Coordinator ENTREV.

Eko menyarankan pemerintah menjaga konsistensi regulasi ini dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun ke depan agar rantai pasok baterai NMC domestik terbangun stabil.

Pemanfaatan nikel juga diarahkan untuk menyokong infrastruktur energi bersih non-otomotif, seperti proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt yang membutuhkan Battery Energy Storage System (BESS).

"Dulu orang bilang NMC terbaik karena lebih energy density (kepadatan energinya) lebih tinggi dibanding dibanding LFP. Namun LFP juga sudah masuk ke BESS dengan energy density-nya sama seperti nikel sekarang. Jadi tinggal mana yang lebih efisien saja," ujar Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Associate Principal Energy Shift Institute.

Zuhdi mendorong pemerintah berani melakukan investasi riset dan pengembangan (R&D) serta mengalokasikan minimal 10 persen produksi nikel domestik untuk proyek PLTS nasional ini.

"Kalau pemerintah aja nggak berani trial and error di proyek yang mereka support, ya jangan harap market akan ngikutin mereka. Berarti... berarti harus dimulai dari ini untuk mengembangkan baterai terutama BESS ya," tutur Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Associate Principal Energy Shift Institute.

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, M. Rudy Salahuddin, menambahkan bahwa restriksi investasi smelter hulu via PP 28 2025 bertujuan mendorong hilirisasi ke produk lanjutan, bukan sekadar komoditas setengah jadi.

"Pemerintah saat ini juga sedang menjalankan program PLTS 100 gigawatt, sehingga peran nikel menjadi semakin strategis. PLTS menghasilkan listrik dari sinar matahari yang sifatnya intermiten, sehingga membutuhkan BESS untuk menyimpan energi pada saat produksi listrik tinggi dan menyalurkan kembali ketika dibutuhkan," ujar M. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian.

Melalui pembatasan produk antara seperti Ferronickel dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), pemerintah mengarahkan industri menuju kemandirian manufaktur hijau global.

"Pada akhirnya, hilirisasi nikel harus menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat kemandirian industri nasional, membuka ruang investasi baru yang lebih berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global," ucap M. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian.