Pemerintah Siapkan Skenario Penyesuaian Harga BBM Akibat Tekanan Global

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan berbagai skenario mitigasi terkait potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga energi global pada Mei 2026. Situasi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang mendongkrak selisih harga minyak mentah dengan produk turunannya atau crack spread.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luthfi Ridho, mengungkapkan bahwa biaya subsidi berisiko melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika harga minyak mentah dunia jenis Brent bertahan di level US$120 per barel dalam waktu lama, maka penyesuaian harga menjadi sulit dihindari.

"Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain," ujar Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Luthfi menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan langkah deregulasi dan hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor sebelum mengambil opsi terakhir terkait harga.

"Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian," sebut Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Di sisi lain, terdapat anomali harga di mana nilai keekonomian Pertalite (RON 90) mencapai Rp16.088 per liter, namun tetap dijual seharga Rp10.000 karena subsidi negara. Sementara itu, Pertamax (RON 92) dibanderol sekitar Rp12.300 per liter karena adanya intervensi harga dari pihak internal perusahaan.

"Itu adalah strategi bisnis, supaya pengguna Pertalite mau berpindah ke Pertamax. Apalagi, setelah adanya penertiban barcode untuk bisa membeli BBM bersubsidi bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan," ujar Tri Yuswidjajanto Zaenuri, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pakar bahan bakar tersebut menilai selisih harga yang kompetitif sengaja dibuat untuk mendorong masyarakat beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan guna menekan beban anggaran negara.

"Kalau migrasi itu terjadi, mestinya anggaran subsidi BBM bisa berkurang dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih bermanfaat," kata Tri Yuswidjajanto Zaenuri, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

Yuswidjajanto juga mengkritik pola distribusi subsidi di Indonesia yang selama ini dinilai kurang efektif karena masih melekat pada barang, bukan pada individu yang membutuhkan.

"Subsidi seharusnya melekat pada orang, bukan pada barang. Sehingga, BBM subsidi tidak bisa/boleh dibeli oleh orang yang mampu. Sayangnya, kesadaran itu belum tumbuh di masyarakat kita, sehingga kebocoran subsidi masih sangat besar," ujarnya Tri Yuswidjajanto Zaenuri, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

Guna menghadapi situasi ini, Dewan Ekonomi Nasional mendorong percepatan penggunaan energi terbarukan dan substitusi energi seperti program B50 untuk memperkuat ketahanan industri nasional.

"Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress," jelas Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Luthfi menambahkan bahwa momentum saat ini sangat tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan struktur energi nasional.

"Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor," jelas Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).