Pemprov Jateng Terima Usulan Pembangunan Senilai Rp37,8 Triliun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghimpun 37.054 usulan program pembangunan senilai Rp37,8 triliun dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa (28/4/2026). Mayoritas aspirasi tersebut menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa hingga kabupaten dan kota.

Data yang dilansir dari Detikcom menunjukkan sektor infrastruktur menjadi prioritas utama yang diusulkan oleh masyarakat. Bantuan keuangan untuk infrastruktur desa mencatatkan angka tertinggi baik dari segi kuantitas usulan maupun alokasi anggaran yang diajukan ke pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno merinci bahwa dari puluhan ribu masukan tersebut, pembangunan fisik di tingkat desa menjadi komponen yang paling mendominasi permintaan masyarakat saat ini.

"Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Selain pembangunan desa yang mencapai nilai Rp13,1 triliun, terdapat pula usulan sarana dan prasarana kabupaten/kota senilai Rp12,5 triliun. Sumarno menegaskan bahwa keterbatasan anggaran provinsi mengharuskan adanya seleksi ketat melalui penyusunan skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan kepentingan daerah.

"Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Sumarno.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam forum yang sama menekankan pentingnya efektivitas Musrenbang sebagai instrumen perencanaan. Ia menyatakan bahwa sinkronisasi aspirasi dari berbagai jalur, termasuk usulan legislatif dan kepala desa, sangat krusial bagi keberhasilan program.

"Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring," ujarnya.

Taj Yasin juga memaparkan visi pembangunan Jawa Tengah pada 2027 yang akan difokuskan pada penguatan ekonomi syariah dan sektor pariwisata. Pemerintah berencana memperluas definisi pariwisata agar terintegrasi dengan ekosistem industri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah," kata Taj Yasin.

Guna menjamin proses perencanaan yang inklusif, forum ini melibatkan perwakilan dari 35 kabupaten/kota, forum anak, hingga kelompok disabilitas di Jawa Tengah.

"Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah," tegas Taj Yasin Maimoen.