Prabowo Siapkan Rp4 Triliun Atasi Pelintasan Sebidang Kereta Api

Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026). Kunjungan ini dilakukan guna merespons tingginya angka pelintasan sebidang tidak terjaga yang memicu kecelakaan transportasi fatal.

Data korban jiwa akibat insiden di Bekasi tersebut mencapai 14 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya mengalami luka-luka hingga pukul 08.45 WIB. Dilansir dari Money, tabrakan bermula saat KRL tertahan jalur lalu dihantam kereta jarak jauh setelah sebelumnya ada taksi yang mogok di pelintasan.

Kondisi pelintasan kereta yang tidak tertangani selama puluhan tahun menjadi perhatian serius kepala negara dalam peninjauan tersebut.

"Ini saya kira dari zaman Belanda ya? Sudah berapa puluh tahun sekarang ya sudah lah kita selesaikan semua itu," kata Prabowo, Presiden RI.

Pemerintah kini merancang dua skema utama, yakni pembangunan jembatan layang atau flyover dan penempatan petugas penjaga di titik-titik rawan. Penunjukan pelaksana teknis akan segera dilakukan untuk mengeksekusi kebijakan keselamatan ini.

"Nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujar Prabowo, Presiden RI.

Estimasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membenahi infrastruktur keselamatan ini menyentuh angka Rp4 triliun. Fokus percepatan proyek ini didasari atas pembiaran masalah yang sudah berlangsung sangat lama di Pulau Jawa.

"Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan," ucap Prabowo, Presiden RI.

Persoalan ini turut mendapat perhatian dari parlemen yang mencatat ribuan titik pelintasan di seluruh Indonesia masih berstatus ilegal atau tanpa penjagaan resmi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyebut hanya sebagian kecil pelintasan yang saat ini memiliki pengawasan memadai.

"Saat ini hanya 1.200 an titik pelintasan sebidang yang dijaga baik oleh PT KAI, Pemda, maupun Dishub. Sementara ada 2.600 titik yang tanpa penjagaan," kata Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Huda menambahkan bahwa sisa dari ribuan titik yang ada merupakan jalur tidak resmi yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat di pemukiman.

"Sedangkan sisanya adalah pelintasan liar," lanjut Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Akibat kecelakaan besar di Bekasi tersebut, PT KAI mengambil langkah tegas dengan membatalkan 19 perjalanan kereta api jarak jauh pada hari yang sama guna proses evakuasi dan sterilisasi jalur.