1 jam yang lalu
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan aturan perizinan usaha guna mempermudah investasi di Indonesia pada Rabu (13/5/2026). Langkah ini diambil merespons maraknya keluhan pelaku usaha terkait rumitnya regulasi yang sering dimanfaatkan oknum birokrat untuk mencari keuntungan pribadi.
Prabowo mengidentifikasi adanya kecenderungan birokrat sengaja menciptakan aturan teknis yang kompleks untuk membuka peluang praktik suap. Dilansir dari Detik Finance, Presiden menegaskan bahwa hambatan birokrasi tersebut menghambat masuknya modal dan operasional dunia usaha di tanah air.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," tegas Prabowo, Presiden RI.
Kepala Negara menekankan perlunya efisiensi dalam proses administrasi karena banyak investor yang tertahan oleh durasi pengurusan izin yang tidak masuk akal. Presiden secara khusus menyoroti penderitaan pengusaha yang harus menunggu bertahun-tahun demi mendapatkan legalitas operasional.
"Permudah perizinan jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dos tahun," ujar Prabowo, Presiden RI.
Guna mengatasi persoalan ini, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera menghimpun para ahli dalam sebuah satuan tugas (satgas) khusus. Tim ini nantinya akan fokus pada upaya mempercepat penghapusan regulasi yang tumpang tindih dan menghambat.
"Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian ya," tegas Prabowo, Presiden RI.
Arahan deregulasi ini ditujukan pada seluruh tingkatan peraturan, mulai dari peraturan menteri hingga aturan teknis di lapangan. Fokus utama pemerintah adalah memberikan dukungan penuh bagi pengusaha yang taat aturan sembari menindak oknum yang menghambat proses investasi.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·