Prabowo Terima Rp10,2 Triliun Hasil Penertiban Hutan Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan aset dan uang senilai Rp10,27 triliun hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap penguasaan lahan ilegal di sektor kehutanan.

Nilai total yang dihimpun mencapai Rp10.270.051.886.464, yang bersumber dari denda administratif serta pajak PBB dan Non-PBB. Selain uang tunai, Satgas PKH juga memulihkan lahan seluas 2.373.171,75 hektare yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah.

Aset berupa kawasan taman nasional diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sementara itu, pengelolaan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali diteruskan kepada CEO Danantara Dony Oskaria dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana tersebut akan diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas publik yang terbengkalai selama puluhan tahun. Fokus utama pemerintah adalah renovasi ribuan pusat kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.

"Laporan dari Menteri Kesehatan Pak, kita punya 10 ribu puskesmas sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. Saya bilang butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu, kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dengan Rp10 triliun," ujar Prabowo.

Kepala Negara menambahkan bahwa pemulihan aset negara ini bertujuan agar masyarakat di daerah tertinggal dapat merasakan keadilan sosial melalui perbaikan sekolah dan moda transportasi.

"Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut," tegas Prabowo.

Dalam pidatonya di depan tumpukan uang sitaan, Presiden menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur pendidikan akan dilakukan secara bertahap menggunakan anggaran negara yang berhasil diamankan dari praktik ilegal.

"Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, ‘Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki’, 10 ribu," ucap Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penyelamatan keuangan negara akan terus bertambah signifikan pada periode berikutnya.

"Saya bilang, ‘Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu?’ Kira-kira satu puskesmas Rp 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, Rp 10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk Rp10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp 39 triliun dari PPATK, berarti Rp 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki," sambung dia.

Prabowo menyampaikan proyeksi bahwa dana dari rekening tidak jelas milik kriminal yang tidak diurus oleh ahli waris juga akan dialihkan untuk kepentingan rakyat.

"Saya dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan Rp 11 triliun katanya, dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal dan uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa tindakan tegas terhadap aset mangkrak milik koruptor merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi sumber daya nasional.

"Mungkin dia banyak istri muda, atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut, sudah sekian tahun tidak diurus," imbuhnya.

Kebijakan perampasan aset ini akan diperkuat dengan pengumuman publik sebelum dana tersebut dipindahkan sepenuhnya ke kas negara untuk membiayai program kesejahteraan.

"Ya saya katakan kalau sekian tahun tidak diurus, dan sudah 1 tahun kita umumkan, umumkan, enggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, jadi bulan depan kurang lebih ada Rp 49 triliun," katanya.

Menutup pernyataannya, Presiden mengapresiasi kinerja seluruh personel Satgas PKH yang mampu menunjukkan hasil konkret kepada publik.

"Saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, saya kira saudara-saudara acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya ceremony atau show, tapi pandangan saya, atau keyakinan saya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti," pungkas Prabowo.