Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Sabtu (16/5/2026) untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, serta diikuti secara daring oleh jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari peluncuran kelembagaan serentak secara nasional yang sebelumnya telah dilakukan pada Juli 2025 dengan tujuan memangkas rantai distribusi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menargetkan lompatan besar dalam akselerasi ekonomi nasional melalui perluasan jaringan lembaga ini ke berbagai wilayah.
Dalam pidato APBN di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat beroperasi secara masif hingga menyentuh angka di atas 60 ribu unit pada akhir tahun ini, seperti dilansir dari ANTARA.
Saat meresmikan unit tersebut di Nganjuk, Kepala Negara didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kopdes dirancang untuk memajukan pertumbuhan ekonomi lokal secara nyata.
Pemerintah berharap setiap desa memiliki kekuatan internal yang kokoh melalui ketersediaan unit usaha ini.
Peresmian tersebut juga diikuti oleh jajaran daerah, termasuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Rinaldi Umar yang menghadirinya secara daring di KDKMP Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.
Gerakan ini turut direspons aktif di tingkat bawah, salah satunya melalui peluncuran yang dilaksanakan oleh Kapolsek bersama jajaran Muspika Kecamatan Sanankulon di Desa Sumber pada Sabtu (23/5/2026).
Kapolsek Sanankulon AKP Nur Budi Santoso menjelaskan bahwa lembaga ini dirancang sebagai pusat layanan ekonomi modern yang menyalurkan kebutuhan pokok dengan harga stabil sekaligus mengelola logistik hingga apotek desa.
Sementara itu, implementasi program ini sudah berjalan di beberapa tempat, termasuk di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, yang tetap beroperasi efektif meski memanfaatkan area terbatas.
Kepala Desa Senggreng Rendyta Witrayani Setyawan mengungkapkan bahwa pihak desa terkendala lahan karena Tanah Kas Desa (TKD) yang ada merupakan persawahan produktif kelas satu yang fungsinya tidak boleh dialihkan.
"Kami memang belum memiliki bangunan fisik karena kendala lahan yang representatif. Namun, semangat kami adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkap Kepala Desa Senggreng, Rendyta Witrayani Setyawan, Kamis (21/5/2026) malam dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Untuk menyiasati keterbatasan tempat, halaman depan kantor desa dioptimalkan menjadi ruang operasional dengan mengandalkan armada seadanya untuk distribusi barang.
Fokus pada sektor kebutuhan pokok seperti telur ayam dari peternakan lokal terbukti menghasilkan dampak positif terhadap ekosistem ekonomi setempat.
"Alhamdulillah, omzet Rp20 juta itu cukup besar bagi kami yang baru memulai. Kami optimis angka ini akan terus naik seiring terwujudnya gedung permanen nantinya," kata Rendyta dengan nada optimis.
Saat ini, koperasi di Desa Senggreng telah merangkul 200 anggota aktif dan memproyeksikan pertumbuhan kepesertaan yang signifikan pada akhir tahun 2026.
"Bermain di kelas desa, tapi mentalitas kami adalah profesionalitas. Kami ingin membuktikan bahwa desa bisa mandiri," pungkasnya.
59 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·