Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melaporkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan buruh PT Krakatau Osaka Steel (KOS) di Jakarta Selatan pada Kamis (7/5/2026). Langkah rasionalisasi hingga rencana penutupan operasional perusahaan patungan tersebut dipicu oleh penurunan permintaan pasar domestik serta gempuran produk impor.
Jumlah tenaga kerja yang terdampak kebijakan ini dilaporkan terus mengalami peningkatan seiring dengan proses perundingan yang sedang berjalan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Bloomberg Technoz, fenomena ini terjadi pada unit usaha yang sahamnya dimiliki oleh PT Krakatau Steel Tbk dan Osaka Steel Co., Ltd.
"PHK di Krakatau Osaka Steel, Partai Buruh bersama KSPI sudah membentuk posko orange. Ada 161 orang yang di-PHK, tapi sudah bertambah, sudah mendekati angka 200 orang," ungkap Said kepada awak media di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI), Jakarta Selatan, Kamis (07/05/2026).
Said menjelaskan bahwa sebelumnya serapan produksi baja perusahaan sempat terbantu oleh pengerjaan proyek infrastruktur nasional. Namun, kondisi tersebut berubah ketika intensitas pembangunan pada proyek strategis seperti jalan tol dan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menunjukkan perlambatan.
"Sehingga mau enggak mau terjadi rasionalisasi bahkan mungkin ditutup, sedang dalam proses perundingan," ujar Said.
Kondisi ekonomi perusahaan semakin tertekan akibat ketidakmampuan harga produk lokal bersaing dengan komoditas serupa dari luar negeri. Meski mengalami kesulitan finansial, pihak manajemen berkomitmen memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Karena produk-produk PT KOS tidak bisa bersaing harganya dengan barang-barang baja impor dari Cina, yang banci kita sebutnya kan banci, jadi lebih murah nilainya, ukurannya banci. Sehingga mereka tidak bisa juga bersaing, itu betul," kata Said.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan perhatian khusus terhadap rencana penghentian seluruh operasional PT KOS yang dijadwalkan rampung pada Juni mendatang. Pemerintah mengidentifikasi adanya tantangan global berupa kelebihan pasokan yang menekan stabilitas industri baja nasional.
"Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi para pekerja PT KOS Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/5/2026).
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·