Rupiah Melemah Sendiri di Asia dan Berpotensi Tembus Rp 18.000

Nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melanjutkan pelemahan pada awal perdagangan Senin (25/5/2026). Dikutip dari Money, mata uang Garuda sempat dibuka merosot 0,05 persen menuju level Rp 17.726 per dollar AS pada pukul 09.21 WIB.

Kondisi tersebut sempat membaik tipis pada pukul 09.36 WIB. Rupiah bergerak ke posisi Rp 17.715 per dollar AS atau menguat sebesar 0,01 persen.

Mata uang Indonesia menjadi satu-satunya yang mengalami depresiasi terhadap dollar AS di kawasan Asia pagi ini. Keadaan ini berbanding terbalik dengan mayoritas mata uang Asia lain yang justru menguat di zona hijau.

Baht Thailand memimpin penguatan sebesar 0,71 persen terhadap dollar AS, diikuti won Korea Selatan yang naik 0,57 persen, dan peso Filipina sebesar 0,52 persen.

Selanjutnya, dollar Taiwan terapresiasi 0,39 persen, ringgit Malaysia menguat 0,29 persen, dollar Singapura naik 0,26 persen, yuan China mengerek 0,23 persen, yen Jepang terangkat 0,21 persen, dan dollar Hong Kong tumbuh tipis 0,01 persen.

Tekanan berat diperkirakan masih akan membayangi rupiah di pasar spot. Kurs bahkan diproyeksikan memiliki ruang untuk melemah hingga menyentuh level Rp 18.000 per dollar AS dalam pekan ini.

Tren penurunan kurs rupiah ini berjalan beriringan dengan penguatan indeks dollar AS. Koridor pergerakan indeks greenback tersebut diproyeksikan tetap bertahan di atas level 100 pada pekan terakhir Mei 2026.

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa pergerakan rupiah saat ini masih diselimuti oleh sentimen negatif eksternal, terutama kekuatan dollar AS di pasar global.

“Untuk rupiah sendiri, ada kemungkinan besar ini akan menuju level Rp 18.000 per dollar AS di (pekan depan),” ujar Ibrahim kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Ibrahim memprediksi indeks dollar AS pada periode 25-29 Mei 2026 akan bergerak dalam rentang support di level 97,600 dan resistance pada area 101,00.

Prinsip pergerakan ini menjadi indikasi kuat bahwa mata uang AS tersebut masih berpeluang melanjutkan tren penguatan yang sudah terjadi selama beberapa pekan ke belakang.

“Kemungkinan besar range-nya itu di 97.600, itu supportnya, ingat. Kemudian resistenya itu 101.00. Indikasi ya. Jadi prediksinya itu masih seperti kemarin, minggu-minggu kemarin, masih akan mengalami penguatan,” paparnya.

Aktivitas penguatan dollar AS ini dipercaya memberikan tekanan ekstra bagi mata uang negara berkembang. Saat indeks dollar AS menanjak, aliran modal asing biasanya berpindah ke aset berbasis dollar yang dinilai lebih aman.

Sebagai informasi, rupiah di pasar spot juga sudah tertekan pada penutupan perdagangan Jumat (22/5/2026) dengan merosot 50 poin atau 0,28 persen ke level Rp 17.717 per dollar AS.

Menurut analisis Ibrahim, pelemahan mata uang domestik dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk reaksi pasar global terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5/2026).

Pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan DPR RI tersebut mulai dicermati oleh lembaga internasional, termasuk S&P Global Ratings.

S&P Global Ratings memberikan sorotan pada rencana Indonesia mengendalikan pengiriman komoditas satu pintu. Kebijakan ini dinilai berpotensi menghambat ekspor, menekan pendapatan negara, serta mempengaruhi neraca pembayaran.

Berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Reuters pada Jumat lalu, S&P menilai skema tersebut dapat memicu ketidakpastian prospek peringkat kredit Indonesia dan meningkatkan risiko penurunan rating.

Badan ekspor satu pintu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Lembaga ini dirancang untuk membeli seluruh komoditas ekspor domestik sebelum dijual ke luar negeri.

Untuk tahap awal, komoditas yang wajib melalui mekanisme DSI baru mencakup batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan paduan besi atau fero alloy.

“Nah secara internal pidato Presiden kemarin di DPR ini pun juga direview oleh pemeringkat internasional, salah satunya S&P Global yang kemungkinan besar akan menurunkan peringkat rating Indonesia,” tukas Ibrahim.

“Kenapa? Karena kita melihat bahwa masalah defisit fiskal yang kemungkinan melebar mendekati 3 persen ini menjadi salah satu penyebab S&P akan menurunkan rating,” lanjut dia.

Ibrahim menambahkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,8 hingga 6 persen yang dipatok pemerintah terkesan terlampau optimis menghadapi tekanan ekonomi global.

Kondisi geopolitik dan ekonomi dunia saat ini dinilai belum kondusif serta berisiko memburuk hingga 2027. Di sisi lain, tren pelemahan rupiah tetap terjadi walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen.

“Nah di sisi lain dalam pidato presiden juga disampaikan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen sampai 6 persen. Ini mengindikasikan optimisme yang terlalu tinggi di tengah kondisi global yang tidak baik-baik saja dan kemungkinan masih berlanjut sampai 2027,” kata Ibrahim.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) telah menerapkan berbagai strategi guna menjaga stabilitas nilai tukar. Kementerian Keuangan juga dilaporkan mengintervensi pasar lewat penjualan surat utang negara senilai Rp 2 triliun sampai Rp 4 triliun.

Kendati demikian, seluruh bauran kebijakan tersebut dinilai belum memberikan dampak instan yang signifikan untuk mendongkrak keperkasaan rupiah.

“Segala cara dilakukan oleh Bank Indonesia sudah dilakukan. Tujuh jurus juga sudah dilakukan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga sudah melakukan operasi pasar dengan menjual surat utang negara Rp 2 triliun sampai Rp 4 triliun, tetapi ini masih belum bisa membuat rupiah menguat,” Tukas Ibrahim.

Faktor eksternal lain yang menekan rupiah adalah ketidakpastian negosiasi damai Amerika Serikat dan Iran yang dijembatani Pakistan. Investor masih sangsi atas prospek kesepakatan tersebut.

Hambatan utama dalam dialog tersebut berkisar pada isu program nuklir Iran serta dinamika ketegangan militer yang terjadi di kawasan Selat Hormuz.

Persoalan pengayaan uranium dan aktivitas militer Iran membuat tensi geopolitik tetap membara. Amerika Serikat bahkan diproyeksikan akan menolak draf proposal perdamaian yang sedang disusun.

Dampak lanjutan dari konflik ini adalah lonjakan harga minyak dunia yang mempertinggi risiko inflasi global. Situasi ini memicu potensi bank sentral global mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama.

Federal Reserve (The Fed) diprediksi masih membuka peluang untuk mengerek suku bunga acuan hingga sebesar 50 basis points menuju akhir tahun apabila eskalasi inflasi dunia terus mendaki.

Proses pergantian kepemimpinan pejabat baru di bank sentral Amerika Serikat juga diperkirakan tidak akan merubah peta kebijakan moneter secara drastis selama tekanan inflasi belum mereda.