Venezuela Tolak Usulan Trump Jadikan Negaranya Negara Bagian Ke&51 AS

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan pemerintahannya tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Penegasan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengaku serius mempertimbangkan langkah tersebut pascapenangkapan Nicolas Maduro.

Dilansir dari Detikcom pada Selasa (12/5/2026), Rodriguez memberikan pernyataan resminya saat berada di Den Haag. Ia menekankan bahwa kecintaan rakyat terhadap kemerdekaan menjadi alasan utama penolakan tersebut.

"Itu tidak akan pernah dipertimbangkan, karena jika ada satu hal yang dimiliki oleh kami, kaum pria dan wanita Venezuela, adalah bahwa kami mencintai proses kemerdekaan kami, kami mencintai para pahlawan pria dan pahlawan wanita kemerdekaan kami," kata Rodriguez, Presiden sementara Venezuela.

Pernyataan ini dilontarkan kepada awak media sesaat setelah Rodriguez menyelesaikan agenda sidang di Mahkamah Internasional. Di sisi lain, ketegangan diplomatik meningkat sejak penangkapan Maduro oleh otoritas Amerika Serikat pada awal Januari lalu.

Donald Trump sendiri dilaporkan telah mengklaim kendali penuh atas negara kaya minyak di wilayah Karibia tersebut. Dalam sebuah wawancara pada Senin (11/5) waktu setempat, ia mengungkapkan ambisinya mengenai status wilayah Venezuela.

"serius" kata Trump, Presiden AS.

Selain ketegangan di Amerika Latin, situasi global juga memanas dengan adanya laporan serangan balasan rahasia dari Uni Emirat Arab terhadap Iran. Serangan tersebut dikabarkan menyasar infrastruktur energi penting milik Teheran.

Wall Street Journal melaporkan bahwa kilang minyak di Pulau Lavan menjadi salah satu target operasi militer tersebut. Sementara itu, di markas PBB, Pemerintah Iran mengecam keras draf resolusi Dewan Keamanan yang diusulkan oleh Amerika Serikat terkait wilayah Selat Hormuz.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum, Kazem Gharibabadi, menuduh Washington sedang berupaya memutarbalikkan fakta demi melindungi kepentingan agresor. Iran merasa posisi mereka dalam draf tersebut telah dipojokkan secara sepihak.

Isu transparansi hukum juga mencuat di New York melalui pameran jutaan halaman dokumen kasus Jeffrey Epstein. Kelompok advokasi memamerkan berkas cetak tersebut sebagai protes atas banyaknya penyensoran dalam versi digital yang dirilis Departemen Kehakiman AS.

Di California, skandal spionase menyeret mantan Wali Kota Arcadia, Eileen Wang, yang mengaku bersalah menjadi agen asing ilegal bagi China. Politisi Partai Demokrat tersebut kini menghadapi ancaman hukuman penjara akibat aktivitas penyebaran propaganda pro-Beijing di wilayah Amerika Serikat.