Wamen HAM dorong pemenuhan hak dasar lewat kampung nelayan di Majene

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir agar menjadi fokus pemerintah melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa menyatakan pembangunan kawasan nelayan merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang menekankan keadilan sosial dalam pembangunan.

“Pembangunan yang berkeadilan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama komunitas pesisir,” ujarnya.

Penegasan tersebut terkait dengan kunjungan kerja ke kawasan pesisir tersebut pada Senin (27/4) dengan tujuan untuk memastikan kehadiran negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk komunitas nelayan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.

Ia menambahkan, pendekatan HAM saat ini tidak lagi terbatas pada aspek kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.

Baca juga: Pakar: Industri migas potensi mesin ekonomi baru masyarakat pesisir

“Yang paling krusial adalah hak atas kesehatan, perumahan, pekerjaan dan lingkungan yang bersih. Ini yang sedang kita dorong melalui program kampung nelayan,” katanya.

Pemerintah menilai proyek Kampung Nelayan Merah Putih menjadi simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir, meskipun pembangunan fisik di lokasi tersebut belum sepenuhnya rampung.

Di sisi lain, Bupati Majene Achmad Syukri Tammalele menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pembangunan berbasis HAM berjalan efektif di wilayahnya.

Ia menyebut kunjungan Wamen HAM menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor dalam membangun kawasan pesisir yang berkeadilan.

“Majene siap menjadi mitra strategis Kementerian HAM dalam membangun kawasan pesisir yang berkeadilan. Bagi kami, menjaga laut berarti menjaga kehidupan dan menghormati hak nelayan berarti menghormati kemanusiaan,” ujarnya.

Baca juga: KKP: Pembangunan 65 kampung nelayan serap 17.550 tenaga kerja

Kabupaten Majene memiliki karakter geografis yang sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Wilayah seluas sekitar 947,84 kilometer persegi itu berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga keberlanjutan ekosistem laut menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah menilai penguatan perlindungan HAM di wilayah pesisir harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kementerian HAM menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi program berjalan efektif di lapangan, termasuk melalui edukasi publik dan pengawasan berkelanjutan.

Ia juga menambahkan, kunjungan itu juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa kebijakan berbasis HAM tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.