PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menetapkan strategi penguatan fundamental dan likuiditas guna menghadapi penurunan kondisi pasar konstruksi nasional dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. Perseroan memfokuskan kebijakan pada disiplin belanja dan optimalisasi pengelolaan kewajiban.
Manajemen WIKA mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, perusahaan menghadapi tantangan signifikan pada perolehan kontrak baru serta penerimaan kas. Sebagai respons, perseroan menerapkan prinsip operasional yang berfokus pada arus kas, perampingan organisasi, dan kesiapan menghadapi masa depan.
Data keuangan menunjukkan margin laba kotor atau Gross Profit Margin (GPM) perusahaan meningkat menjadi 8,5 persen pada 2025 dari sebelumnya 7,9 persen pada 2024. Selain itu, WIKA mencatat penurunan utang usaha senilai Rp1,79 triliun dan utang berbunga sebesar Rp2,08 triliun sebagai bagian dari proses penyehatan keuangan.
Nilai piutang perseroan juga mengalami penyusutan sebesar Rp1,89 triliun sehingga posisi terakhir berada pada angka Rp4,58 triliun. Terkait performa kontrak, WIKA membukukan kontrak baru senilai Rp17,46 triliun dengan total aset perusahaan mencapai Rp50,15 triliun pada akhir tahun buku tersebut.
Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Dari total dana Rp6,08 triliun, perseroan telah menggunakan Rp5,7 triliun sesuai dengan ketentuan prospektus.
Pemulihan struktur keuangan perusahaan dijalankan melalui tiga pilar utama yang mencakup restrukturisasi komprehensif, peningkatan keunggulan operasional, serta divestasi aset non-inti. Langkah divestasi dilakukan secara selektif terhadap aset yang dianggap mampu memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha.
"Keluarga besar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengucapkan selamat bertugas kepada jajaran Direksi d..." kata manajemen WIKA melalui akun media sosial resmi perseroan sebagaimana dikutip dari PR Wire.
Penetapan pengurus baru dan perubahan anggaran dasar menjadi agenda penutup dalam RUPST tersebut. Perseroan juga mendelegasikan kewenangan untuk persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2026–2030 guna memastikan transparansi dan akuntabilitas transformasi bisnis.
2 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·