Ahmad Luthfi Kawal Aspirasi Nelayan Terkait Kenaikan Harga Solar Industri

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi nelayan di wilayahnya kepada pemerintah pusat menyusul melonjaknya harga BBM solar nonsubsidi bagi kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT). Penegasan tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah pada Jumat (8/5/2026).

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, lonjakan harga solar industri yang semula berada pada kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter kini telah menembus angka Rp25.000 sampai Rp30.000 per liter. Kondisi ini dinilai sangat membebani biaya operasional para pelaku usaha perikanan tangkap.

"Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi," ujar Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyurati kementerian terkait sebagai langkah tindak lanjut guna mencari solusi atas permasalahan distribusi dan harga bahan bakar tersebut.

"Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka," katanya Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Langkah koordinasi akan diarahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan demi mengupayakan adanya relaksasi harga.

"Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut," tegas Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Gangguan pada aktivitas melaut nelayan dikhawatirkan akan memicu efek domino terhadap stabilitas ekonomi di kawasan pesisir dan pasokan pangan daerah.

"Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu," katanya Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari rangkaian penanganan masalah ini, Luthfi juga dijadwalkan akan melakukan peninjauan dan pertemuan dengan asosiasi serta pedagang ikan di Juwana, Kabupaten Pati.

Ketua HNSI Jawa Tengah Riswanto mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM industri ini telah memaksa ribuan kapal untuk berhenti beroperasi karena tidak sanggup menutup biaya modal.

"Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri," katanya Riswanto, Ketua HNSI Jawa Tengah.

Para nelayan kini tengah menantikan kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan penetapan harga khusus bagi sektor perikanan agar operasional kapal dapat kembali normal.

"Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan," katanya Riswanto, Ketua HNSI Jawa Tengah.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, yakni Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal dengan ukuran maksimal 30 GT masih diperbolehkan menggunakan solar subsidi. Sementara itu, terdapat 2.224 unit kapal aktif di atas 30 GT di Jawa Tengah yang berada di bawah kewenangan pusat dan diwajibkan menggunakan solar nonsubsidi.