Insentif Pajak Kendaraan Listrik Dorong Investasi Infrastruktur Pengisian Daya

Pemerintah berupaya mempercepat transisi energi melalui instruksi pembebasan pajak kendaraan listrik guna menjaga kepastian pasar bagi investor infrastruktur pengisian daya pada Kamis, 7 Mei 2026. Langkah ini diambil untuk meredam kekhawatiran pelaku usaha dan calon konsumen akibat inkonsistensi regulasi daerah terkait biaya kepemilikan unit ramah lingkungan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa sektor transportasi menyumbang 240 juta ton emisi pada 2024, di mana mayoritas berasal dari angkutan darat. Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR, Faris Adnan, mengungkapkan bahwa penambahan pajak daerah berisiko meningkatkan total biaya kepemilikan kendaraan hingga 14 persen pada tahun pertama.

"Kendaraan listrik menjadi kurang menarik bagi calon pengguna akibat potensi kenaikan biaya kepemilikan. Data kami menunjukkan penambahan PKB dan BBNKB saja dapat meningkatkan total biaya kepemilikan hingga 14 persen pada tahun pertama. Bagi banyak orang, keputusan membeli mobil listrik adalah investasi jangka panjang yang tidak murah, sehingga kepastian pajak menjadi faktor penentu," kata Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR.

Ketergantungan pada impor minyak yang melonjak hingga 28 miliar dolar AS akibat konflik geopolitik telah membebani anggaran negara. Faris menjelaskan bahwa beban subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502 triliun membuat pengadopsian kendaraan listrik menjadi solusi strategis untuk kesehatan fiskal.

"Dampaknya sangat terasa pada beban fiskal kita. Angka subsidi dan kompensasi energi meroket dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun. Jika dirata-rata, pemerintah mengeluarkan Rp 1,5 triliun setiap harinya hanya untuk kompensasi dan subsidi BBM," kata Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR.

Analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak nol persen merupakan investasi jangka panjang dengan periode pengembalian modal yang terukur. Dalam rentang sepuluh tahun, satu unit mobil listrik diperkirakan mampu menghemat subsidi bahan bakar hingga Rp 72 juta bagi negara.

"Pemberian insentif ini seperti investasi. Awalnya negara mengeluarkan uang lebih banyak, namun dalam lima hingga 10 tahun, negara justru mendapatkan penghematan besar karena tidak lagi harus mensubsidi bahan bakar untuk kendaraan tersebut," jelas Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR.

Dukungan regulasi ini disambut positif oleh industri pendukung, terutama pengembang infrastruktur pengisian daya swasta. Ketua Umum ASPELUSI, Anthony Utomo, menyatakan bahwa kebijakan pembebasan pajak dan relaksasi ganjil genap memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, maka efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU. Ini membuka keyakinan bagi swasta bahwa pasar EV Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat," ujar Anthony Utomo, Ketua Umum ASPELUSI.

Tantangan investasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) selama ini berkaitan erat dengan kepastian jumlah pengguna di jalan raya. Anthony menegaskan bahwa transformasi mobilitas ini memerlukan kolaborasi masif antara pengembang, pemilik lahan, dan pemerintah untuk memastikan ketersediaan jaringan pengisian daya.

"Kami melihat ini bukan lagi sekadar bisnis charging station, tetapi bagian dari transformasi sistem energi dan mobilitas nasional. Swasta harus mulai melihat SPKLU sebagai infrastruktur masa depan, sama pentingnya dengan SPBU pada era kendaraan konvensional," tambah Anthony Utomo, Ketua Umum ASPELUSI.

Tren elektrifikasi kini tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga merambah ke sektor logistik dan operasional perusahaan. Konsistensi regulasi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kepercayaan investor dalam mendukung ketahanan energi masa depan.

"Kami melihat Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung harus terus dijaga konsistensinya agar investasi swasta dapat masuk dengan confidence yang tinggi," jelas Anthony Utomo, Ketua Umum ASPELUSI.