AS Beri Sanksi Wakil Menteri Minyak Irak Terkait Penyelundupan

Kantor Pengawasan Aset-aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Wakil Menteri Perminyakan Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, dan sejumlah pimpinan milisi pro-Iran pada Jumat (8/5/2026). Dilansir dari Detikcom, mereka dituduh memfasilitasi pengalihan minyak Irak guna mendanai rezim Teheran dan kelompok milisi proksinya.

Pemerintah AS menyatakan bahwa Ali Maarij dan para pimpinan milisi tersebut sengaja mengeksploitasi sektor perminyakan Irak demi kepentingan terorisme. Sanksi ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menegaskan komitmen Amerika dalam menjaga stabilitas kawasan dari gangguan finansial ilegal.

"Seperti geng jahat, rezim Iran menjarah sumber daya yang seharusnya menjadi milik rakyat Irak," kata Bessent dalam pengumuman sanksi AS.

Bessent menambahkan bahwa eksploitasi minyak Irak oleh militer Iran tidak akan dibiarkan karena digunakan untuk mendanai aksi teror terhadap kepentingan Amerika dan mitra globalnya. Tindakan tegas ini diambil setelah adanya temuan mengenai manipulasi distribusi produk minyak di wilayah tersebut.

"Departemen Keuangan tidak akan tinggal diam, sementara militer Iran mengeksploitasi minyak Irak untuk mendanai terorisme terhadap Amerika Serikat dan mitra-mitra kami," tegasnya.

Maarij diduga membantu pengalihan produk minyak Irak, termasuk memberikan izin pencampuran minyak Irak senilai jutaan dolar per hari dengan minyak Iran sebelum dipasarkan. Selain itu, AS memasukkan tiga pemimpin senior milisi Kata'ib Sayyid Al-Shuhada dan Asa'ib Ahl Al-Haq ke dalam daftar hitam.

Mustafa Hashim Lazim Al-Behadili dari Asa'ib Ahl Al-Haq menjadi salah satu target sanksi karena perannya dalam mengawasi penyelundupan minyak di Irak bagian selatan. AS juga memblokir empat perusahaan Irak yang memiliki keterkaitan dengan Al-Behadili guna memutus aliran dana milisi.

Sementara itu, dua pejabat senior Kata'ib Sayyid Al-Shuhada dituding telah menyalurkan jutaan dolar kepada Hizbullah di Lebanon untuk pengadaan senjata yang dikirim kembali ke Irak. Departemen Keuangan AS menyatakan akan terus meminta pertanggungjawaban milisi pro-Iran, termasuk Kata'ib Hizbullah, atas serangkaian serangan terhadap fasilitas diplomatik dan militer Amerika.