Bima Arya Dorong Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Tahun 2027

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 pada Kamis (7/5/2026). Penyelarasan ini bertujuan memastikan efektivitas program prioritas nasional melalui pengintegrasian perencanaan serta penganggaran di tingkat daerah.

Arahan tersebut disampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang diselenggarakan di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Dilansir dari Detikcom, sinkronisasi ini dinilai krusial karena tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya.

Konteks tantangan tersebut mencakup dinamika geopolitik global, pengawalan program strategis nasional, hingga pemenuhan harapan publik di tingkat lokal. Bima menggarisbawahi bahwa dasar utama pembangunan tetap bersandar pada pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari pendidikan hingga perlindungan masyarakat.

"Sekarang tantangannya sangat berbeda," kata Bima Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Pemerintah menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar dalam melakukan koordinasi. Sinkronisasi ini dijalankan secara bersama oleh Kemendagri dan Kementerian Perencanaan untuk menjaga keselarasan dokumen.

"Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini jelas, kita punya pedoman untuk melakukan sinkronisasi tadi. Kemendagri bersama Kementerian Perencanaan memastikan terjadinya sinkronisasi," jelas Bima Arya.

Optimalisasi SPM menjadi syarat mutlak sebelum melangkah pada program prioritas lainnya. Kemendagri terus mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menganggarkan dan menetapkan target kinerja yang jelas untuk urusan wajib pelayanan dasar tersebut.

"Mereka kita pastikan, mampu atau enggak untuk (memenuhi) Standar Pelayanan Minimal yang paling minimal tadi. Ini adalah PR kita. Artinya, sebelum kita bicara program prioritas nasional, yang ininya (SPM) bagaimana," ungkap Bima Arya.

Bima Arya juga memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Jambi yang dinilai gesit dalam mengawal program prioritas nasional. Keberhasilan tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri.

"Kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi, ini setelah dihitung-hitung, ini karena wali kotanya agak gesit juga, dukungan pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun," tutup Bima Arya.

Kegiatan Rakorbangpus ini turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta jajaran kepala Bappeda dari berbagai wilayah di Indonesia.