Bulog Tunggu Izin Pemerintah Bangun 100 Gudang Pangan Nasional

Perum Bulog tengah mematangkan persiapan pembangunan 100 gudang pangan baru di berbagai wilayah Indonesia guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Hingga Senin (20/4/2026), perusahaan pelat merah tersebut masih menunggu persetujuan lintas kementerian meski mayoritas titik lokasi pembangunan telah dinyatakan siap secara administratif.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Hamdani menyatakan bahwa dari target 100 kabupaten/kota, saat ini sudah tersedia 88 lokasi yang berstatus bebas masalah. Dilansir dari Money, sisa 12 lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian agar memenuhi kriteria pembangunan infrastruktur tersebut.

"Hari ini kalau kami sudah clear 88 titik. Tinggal 12 titik lagi, 12 kabupaten/kota yang belum clear, kan targetnya 100," ujar Ahmad, Direktur Utama Bulog.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN untuk mendukung proyek strategis ini. Penugasan pembangunan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan hasil panen tersebut secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026.

Ahmad menjelaskan bahwa eksekusi proyek di lapangan masih memerlukan koordinasi teknis dengan instansi terkait. Pihak manajemen kini menantikan legalitas final agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai di lokasi yang sudah ditetapkan.

"Setelah diketuk palu, disetujui oleh Kemenko Pangan, dan ini kan kita minta pertek dari Kementan dan juga dari teman-teman PU," katanya, Direktur Utama Bulog.

Fasilitas yang akan dibangun akan memiliki spesifikasi berbeda tergantung pada potensi komoditas di setiap daerah. Wilayah pusat produksi padi dan jagung seperti Kabupaten Grobogan akan menerima fasilitas lengkap, sementara daerah kepulauan difokuskan pada gudang penyimpanan.

Penyesuaian infrastruktur ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan di daerah yang tidak memiliki lahan pertanian luas. Ahmad memberikan gambaran mengenai perbedaan fasilitas berdasarkan potensi agraris masing-masing wilayah target.

"Kalau daerahnya potensi jagungnya tinggi, kita bangunin pabrik pengolahan jagung sama gudangnya. Kalau produksi padinya tinggi, kita tambah dryer, RMU, sampai packaging-nya," jelas Ahmad, Direktur Utama Bulog.

Selain sentra produksi, wilayah terpencil juga menjadi prioritas dalam distribusi logistik pangan. Pembangunan gudang di daerah kepulauan dimaksudkan untuk meminimalisir risiko kelangkaan stok akibat kendala distribusi logistik antar pulau.

"Kalau memang daerahnya tidak bisa ditanam, seperti di pulau-pulau di Maluku Utara, itu mungkin hanya gudang saja," ujarnya, Direktur Utama Bulog.

Proyek infrastruktur pascapanen ini merupakan bagian dari kebijakan percepatan penyediaan sarana penyimpanan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, realisasi pembangunan sepenuhnya bergantung pada kecepatan penyelesaian izin administratif dan pertimbangan teknis dari kementerian terkait.