Cara Pemerintah Dorong Penguatan Rupiah yang Tembus Rp 17.500

Mata uang Rupiah habis-habisan ditekan Dolar Amerika Serikat (AS). Kini nilai tukar berada di rentang yang sangat tinggi, tepatnya di kisaran Rp 17.500-an.

Besaran nilai tukar ini sudah sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun ini. Rupiah harus segera menguat untuk menghindari dampak-dampak buruk melemahnya nilai tukar terhadap masyarakat.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan ada banyak hal yang mesti dilakukan pemerintah untuk memberikan dorongan agar Rupiah menguat.

Pertama, menjaga kredibilitas fiskal dan APBN agar pasar yakin defisit tetap terkendali. Kepercayaan pasar, menurutnya harus dipulihkan kembali agar investor yang tadinya menarik modalnya, kembali menyuntikkan dananya lagi ke Indonesia dan dapat menyeimbangkan nilai tukar.

"Pasar keuangan sangat sensitif terhadap persepsi. Kadang satu pernyataan pejabat saja bisa membuat rupiah masuk angin lebih cepat dari yang dibayangkan," ujar Ronny kepada detikcom, Jumat (15/5/2026).

Kedua, pemerintah harus memperkuat ekspor dan memperbesar devisa hasil ekspor suplai Dolar AS di dalam negeri lebih kuat. Kebijakan baru DHE menurutnya harus dioptimalkan untuk menjaga nilai tukar.

Ketiga, dalam jangka waktu panjang pemerintah mesti mempercepat hilirisasi dan substitusi impor supaya ketergantungan terhadap barang impor bisa ditekan.

Apakah rupiah bisa kembali ke level asumsi APBN di kisaran Rp16.500?

Secara teori Rupiah menurutnya bisa kembali ke target di APBN 2026 sebesar Rp 16.500. Masalahnya, proses penguatan Rupiah saat ini sangat bergantung pada dinamika global beberapa bulan ke depan, terutama arah kebijakan suku bunga The Fed dan tensi geopolitik dunia.

"Kalau tekanan eksternal mulai mereda dan arus modal asing kembali masuk ke emerging markets termasuk Indonesia, peluang ke arah sana tetap terbuka. Namun pemerintah dan pasar juga harus realistis bahwa volatilitas global saat ini memang jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu," papar Ronny.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan dalam jangka pendek, Bank Indonesia harus tetap aktif menjaga pasar valas supaya pelemahannya tidak terlalu tajam dan tidak memicu kepanikan. Namun untuk menguatkan Rupiah, bahkan untuk kembali seperti target di APBN perlu hal yang jauh lebih besar.

Hal itu adalah menjaga kepercayaan pasar, anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) harus satu suara dan melakukan kebijakan dengan arah yang sama dan komunikasi yang baik.

"Tapi yang paling penting sebenarnya bukan sekadar intervensi, melainkan menjaga kepercayaan pasar. Investor ingin melihat pemerintah, BI, dan otoritas keuangan bicara dalam arah yang sama. Kalau komunikasinya terlihat tidak sinkron atau kebijakannya berubah-ubah, tekanan ke rupiah biasanya cepat membesar," tegas Rendy kepada detikcom.

Dia juga mengatakan struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, energi, dan aliran modal asing. Jadi setiap ada gejolak global, rupiah langsung ikut terpukul. Indonesia harus perlahan mengubah struktur ekonominya dengan memperkuat industri dalam negeri untuk memproduksi komoditas sehari-hari dan juga produk ekspor.

"Karena itu pemerintah perlu serius memperkuat industri dalam negeri, terutama sektor-sektor yang selama ini membuat impor kita besar, seperti farmasi, kimia dasar, dan komponen industri," papar Rendy.

Selain itu, kepastian kebijakan juga penting sekali untuk dihadirkan pemerintah. Investor sebenarnya bisa menerima aturan yang ketat, asal jelas dan konsisten. Yang paling membuat mereka menahan diri biasanya bukan aturannya, tetapi perubahan yang terlalu mendadak dan sulit diprediksi.