Ditjen Hubdat Kemenhub Canangkan Zona Integritas untuk Percepat Reformasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Akselerasi pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut. Dilansir dari Money, program ini dirancang guna mendongkrak kualitas pelayanan publik di sektor transportasi darat melalui komitmen reformasi birokrasi yang konkret dan berkelanjutan.

Peningkatan mutu layanan ini dinilai krusial untuk menjawab ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap standardisasi pelayanan dari pemerintah.

"Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyimpangan," kata Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pola kerja konvensional yang kaku dinilai sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman saat ini. Seluruh jajaran dituntut melakukan transformasi struktural secara cepat.

"Oleh karena itu, kita tidak boleh terjebak dalam pola kerja lama yang lambat dan kaku, kita harus menjadi organisasi yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menjawab kebutuhan publik," jelas Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penerapan zona integritas diwajibkan berlangsung serentak dan konsisten di semua unit kerja. Para pimpinan satuan kerja diinstruksikan menjadi motor penggerak perubahan mentalitas aparatur agar fokus memberikan pelayanan prima.

Penegakan hukum di setiap lini pelayanan juga harus berjalan bersih tanpa kompromi. Evaluasi internal mutlak dilakukan guna mengikis keluhan masyarakat seputar praktik transaksional.

"Saya garis bawahi, tidak boleh ada ruang bagi praktik transaksional dan penyhaiwewenang. Secara faktual masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, jadi tolong dikoreksi dan dievaluasi pelayanan yang diberikan di semua unit pelayanan," ucap Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Modernisasi pelayanan melalui digitalisasi sistem data dan penguatan pengawasan internal secara real-time turut menjadi agenda prioritas. Langkah ini diproyeksikan mampu menyederhanakan rantai birokrasi yang berbelit.

Arah kebijakan instansi juga difokuskan pada pemenuhan target keselamatan transportasi jalan demi menekan angka kecelakaan lalu lintas.

"Keselamatan transportasi jalan ini harus menjadi prioritas utama, setiap kebijakan program harus berorientasi pada upaya menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan masyarakat," ujar Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Aan Suhanan mengingatkan jajarannya untuk senantiasa mengedepankan standardisasi prosedur operasi yang akuntabel dalam bertugas.

"Kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan SOP yang sudah ada dan tetap utamakan integritas karena integritas pegawai adalah harga mati," lanjut Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pembenahan internal ini mencakup beberapa area perubahan utama mulai dari manajemen perubahan, optimalisasi tata laksana berbasis digital, hingga reformasi SDM yang objektif. Aspek akuntabilitas, pengetatan pengawasan gratifikasi, serta pemberantasan pungutan liar dalam perizinan menjadi poin krusial yang diakselerasi oleh Kemenhub.