DPR Dukung Pembentukan BUMN Khusus Ekspor di Bawah Danantara

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mendukung rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara khusus ekspor di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Danantara pada Kamis (21/5/2026). Langkah strategis ini dinilai mampu memperkuat tata kelola perdagangan komoditas sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara.

Integrasi perdagangan nasional sangat dibutuhkan mengingat pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia selama ini masih berjalan parsial. Dilansir dari Detik Finance, perbaikan sistem ini krusial untuk mencegah kebocoran penerimaan negara pada sektor komoditas strategis.

"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," ujar Labib dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Persoalan struktural masih membayangi tata niaga ekspor nasional saat ini. Permasalahan tersebut meliputi praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai dagang internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global sehingga nilai tambah kekayaan alam belum maksimal.

"Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai aggregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara," jelas Labib.

Penerapan mekanisme satu pintu atau one gate export diharapkan menjadi orientasi utama dari BUMN ekspor baru ini. Sistem perdagangan terintegrasi tersebut nantinya akan mengoordinasikan ekspor komoditas penting seperti batu bara, nikel, crude palm oil (CPO), hingga ferro alloy.

Model satu pintu dipercaya dapat menaikkan posisi tawar Indonesia dalam menentukan benchmark harga ekspor serta meredam permainan harga. Pengawasan negara terhadap arus perdagangan, devisa hasil ekspor, serta sinkronisasi data perpajakan juga akan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

"Selama ini Indonesia masih cukup sering berada pada posisi price taker karena sistem ekspor berjalan terfragmentasi. Jika perdagangan ekspor strategis dapat terintegrasi melalui mekanisme nasional yang lebih kuat, maka peluang untuk meningkatkan leverage perdagangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan praktik under invoicing akan semakin besar," tegas Labib.

Wacana pembentukan perusahaan negara ini juga dipandang sebagai benteng kedaulatan ekonomi nasional dalam menghadapi ketatnya persaingan global. Namun, penyusunan skema operasionalnya harus dilakukan secara profesional tanpa menciptakan beban birokrasi baru yang menghambat pelaku usaha.

Pemerintah disarankan untuk melibatkan asosiasi eksportir, pelaku industri, dan sektor hilirisasi dalam merancang regulasi teknis. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini penting agar kebijakan baru tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.

"Yang terpenting adalah bagaimana negara dapat hadir melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat," pungkas Labib.