Eks Wamenaker Noel: Tuduhan pemerasan pada saya ironi hidup yang berat

2 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan mengatakan tuduhan pemerasan kasus pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dihadapi saat ini merupakan ironi hidup berat baginya.

Dalam perjalanan sepanjang jabatannya, dia mengaku pernah berusaha membela pekerja yang lemah. Namun hari ini, ia harus menghadapi tuduhan yang sangat berat bagi nama baik, keluarga, dan nuraninya

"Namun, saya tetap menghormati proses hukum," ujar Noel saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin.

Selama menjabat, Noel mengaku menerima banyak aduan dari buruh yang merasa tertekan oleh berbagai praktik ketenagakerjaan yang tidak adil.

Disebutkan bahwa praktik-praktik dimaksud meliputi penahanan ijazah, hak yang belum dibayarkan, status pekerjaan yang tidak jelas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), outsourcing atau alih daya, calo tenaga kerja, pemagangan bertahun-tahun, pesangon yang tidak dibayar, hingga kecelakaan kerja.

Menurut dia, para buruh datang kepadanya karena merasa lemah lantaran tidak memiliki akses, biaya, dan keberanian untuk berhadapan sendiri dengan pihak yang lebih kuat.

"Sebagai wakil menteri ketenagakerjaan, saya merasa berkewajiban mendengar suara mereka. Hari ini, saya justru menghadapi tuduhan pemerasan," ucap dia.

Sebelumnya, Noel dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara, serta uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

Dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker dan gratifikasi pada periode 2024-2025, ia didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 senilai Rp6,52 miliar dan menerima gratifikasi.

Pemerasan diduga dilakukan Noel bersama 10 orang terdakwa lainnya, yakni ⁠Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Temurila dan Miki Mahfud masing-masing dituntut 3 tahun penjara; Fahrurozi 4 tahun dan 6 bulan penjara; Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi masing-masing 5 tahun dan 6 bulan penjara, Irvian Bobby Mahendro Putro 6 tahun penjara, serta Hery Sutanto 7 tahun penjara.

Selain pidana penjara, 10 terdakwa tersebut juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider pidana penjara selama 90 hari.

Tak hanya itu, beberapa terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti karena telah menikmati aliran dana korupsi, yakni Hery sebesar Rp4,73 miliar; Subhan Rp5,8 miliar; Gerry Rp13,26 miliar; Bobby Rp60,32 miliar; Sekarsari Rp42,67 miliar; Anita Rp14,49 miliar; Supriadi Rp19,81 miliar; serta Fahrurozi Rp233,01 juta, masing-masing dengan subsider 2 tahun penjara.

Disebutkan bahwa para pemohon sertifikasi K3 yang diperas para terdakwa, antara lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, dan Sri Enggarwati.

Secara perinci, pemerasan diduga dilakukan untuk menguntungkan para terdakwa yang disidangkan bersamaan tersebut, yang terdiri atas Noel diuntungkan sebesar Rp70 juta; Fahrurozi Rp270,95 juta; Hery, Gerry, dan Sekarsari masing-masing Rp652,24 juta; Subhan dan Anitasari masing-masing Rp326,12 juta; Bobby Rp978,35 juta; serta Supriadi Rp294,06 juta.

Selain itu, menguntungkan pula Haiyani Rumondang sebesar Rp381,28 juta; Sunardi Manampiar Sinaga Rp288,17 juta; Chairul Fadhly Harahap Rp37,94 juta; Ida Rochmawati Rp652,24 juta; serta Fitriana Bani Gunaharti dan Nila Pratiwi Ichsan masing-masing Rp326,12 juta.

Sementara, gratifikasi yang diduga diterima Noel berupa uang senilai Rp3,36 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler warna biru dongker, dari aparatur sipil negara (ASN) Kemenaker dan pihak swasta lainnya, selama menjadi Wamenaker.

Atas perbuatannya, Noel terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Baca juga: Eks Wamenaker Noel serahkan nasibnya ke majelis hakim terkait kasus K3

Baca juga: Eks Wamenaker Noel: Kasus pemerasan K3 pukulan sangat besar buat saya

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.