GAPPRI Apresiasi Keputusan Pemerintah Tidak Menaikkan Cukai Hasil Tembakau

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memutuskan tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) hingga tahun 2027, Kamis (21/5/2026).

Kebijakan untuk mempertahankan tarif CHT agar tidak naik maupun tidak turun tersebut dinilai menjadi langkah tepat. Dilansir dari Detik Finance, keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah mendengarkan kekhawatiran masyarakat.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang eceran. Kebijakan ini membantu mempertahankan mata pencaharian mereka," kata Henry, Ketua Umum GAPPRI.

Selain masalah tarif, Henry juga memberikan dukungan terhadap fokus Kementerian Keuangan dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Penindakan ini dipandang sebagai terobosan rasional karena lonjakan tarif cukai dinilai menjadi pemicu maraknya rokok ilegal yang merugikan negara serta merusak industri legal.

"Momentum ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dan extra ordinary agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah," ujar Henry, Ketua Umum GAPPRI.

Lebih lanjut, pihak asosiasi memandang pemerintah masih perlu melakukan peninjauan ulang terhadap beberapa regulasi lain yang dinilai membebani iklim usaha industri hasil tembakau domestik. Regulasi tersebut mencakup pembatasan kadar nikotin dan tar, standardisasi kemasan, hingga larangan penggunaan bahan tambahan.

"GAPPRI meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," tutur Henry, Ketua Umum GAPPRI.