Imbas Perang di Iran, Australia Kucurkan Rp 126 T untuk Tingkatkan Cadangan BBM

Australia akan mengucurkan 10 miliar AUD atau setara Rp 126 T untuk meningkatkan cadangan BBM nasional dan membangun cadangan bahan bakar permanen milik pemerintah. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hari ini, Rabu (6/5).

Peningkatan cadangan dan persediaan sekitar 1 miliar liter atau setara 264 juta galon ini akan memastikan Australia memiliki setidaknya 50 hari persediaan BBM dalam negeri untuk melindungi negara dari guncangan pasokan di masa yang akan datang.

Dikutip dari Reuters, Australia mengimpor sekitar 80 persen bahan bakarnya dan telah mengalami kekurangan BBM dalam negeri sejak awal perang AS-Israel dengan Iran. Cadangan saat ini, yang diamanatkan sekitar 30 hari pasokan, bergantung pada stok yang dikelola oleh perusahaan swasta.

"Anggaran federal pekan depan akan mencakup paket keamanan dan ketahanan bahan bakar Australia," kata Albanese dalam konferensi pers.

"Ini bertujuan untuk memastikan warga Australia dapat lebih percaya diri dalam melindungi kedaulatan energi, tidak hanya saat krisis ini tapi juga di masa mendatang, melindungi kepentingan energi nasional," lanjutnya.

Paket 10 miliar AUD itu mencakup pendanaan sebesar 3,2 miliar AUD (setara Rp 40 T) untuk cadangan bahan bakar guna meningkatkan pasokan dan penyimpanan bahan bakar diesel dan penerbangan jangka panjang.

"Cadangan keamanan bahan bakar akan fokus pada kekurangan pasokan regional dan kendala pasokan bagi pengguna penting jika terjadi krisis pasokan lainnya," kata Albanese.

Kewajiban penyimpanan stok minimum yang mengharuskan importir dan penyuling untuk menyimpan bahan bakar selama kurang dari 30 hari juga akan dinaikkan 10 hari, dengan biaya 34,7 miliar AUD (setara Rp 437 T).

Selain itu, 7,5 miliar AUD (setara Rp 94 T) akan dialokasikan untuk mendanai pasokan dan penyimpanan bahan bakar serta pupuk melalui pemberian pinjaman, ekuitas, jaminan, asuransi, dan dukungan harga.

Menteri Energi Chris Bowen mengatakan, Australia adalah salah satu dari sekitar negara di Badan Energi Internasional yang tidak memiliki cadangan bahan bakar milik pemerintah.

"Kami kini akan memiliki cadangan bahan bakar milik pemerintah sekitar satu miliar liter untuk menambah stok minimum yang harus dimiliki sektor swasta," ungkap Bowen.

"Ini adalah perubahan besar dalam pendekatan kita sebagai negara dan merupakan perubahan yang baik," lanjutnya.

Asosiasi Jalan dan Pengemudi Nasional menyambut baik langkah pemerintah ini.

"Ini berarti pemerintah Australia sekarang akan memiliki saham langsung dalam kapasitas penyimpanan. Mengingat masalah ini sangat penting bagi keamanan negara kita, ini masuk akal," kata Peter Khoury selaku juru bicara asosiasi.

Namun, peneliti senior di program energi Grattan Institute, Tony Wood, mempertanyakan bagaimana cadangan akan diimplementasikan dan digunakan dalam praktiknya. Menurutnya, akan lebih baik jika hanya meningkatkan cadangan perusahaan swasta.

"Pemerintah seharusnya tidak menjadi peserta di pasar," katanya.