Indef Soroti 63 Persen Konsumsi Pertalite Salah Sasaran

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite merupakan masyarakat mampu, sebagaimana dilaporkan oleh Bloombergtechnoz pada Kamis (23/4/2026).

Data kajian Indef menunjukkan sebanyak 63 persen konsumsi bensin bersubsidi tersebut justru dinikmati oleh rumah tangga berpendapatan menengah ke atas, yang seharusnya tidak menjadi sasaran utama bantuan pemerintah.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, menegaskan bahwa pola distribusi saat ini menunjukkan ketidaktepatan sasaran yang signifikan dalam penyaluran subsidi energi nasional.

"Berdasarkan kajian INDEF pada 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," kata Andry Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef.

Andry menjelaskan bahwa sistem subsidi berbasis komoditas memiliki kelemahan besar berupa celah kebocoran, sehingga ia mendorong transisi menuju skema subsidi yang lebih personal dan terarah.

"Jadi memang sudah ada arah ke sana, memang masih belum ideal. Saya harapkan memang dari kami mendorong agar semakin targeted subsidi ini," ujar Andry Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef.

Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprediksi akan meningkat tajam akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu stabilitas pasar minyak mentah dunia.

Menurut perhitungan Indef, biaya fiskal untuk menanggung subsidi Pertalite berisiko membengkak hingga 380 persen, sementara total anggaran kompensasi energi bisa melonjak 50 persen dari angka normal.

"Karena ketika gejolak geopolitik terjadi seperti kemarin dan pada hari ini masih belum selesai, inilah yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini, tetapi juga masyarakat melalui apa? Tekanan fiskal yang cukup besar. Ketika tekanan fiskal cukup besar, tentu saja alokasi daripada belanja pemerintah itu malah difokuskan kepada shock absorber," kata Andry Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef.

Dalam dokumen APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan Rp381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, dengan kuota Pertalite sebanyak 29,27 juta kiloliter (kl), turun 6,28 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), realisasi penyaluran Pertalite hingga Maret 2026 telah menyentuh angka 6,88 juta kl atau setara 23,52 persen dari pagu tahunan.

"Realisasi sangat lebih rendah, 23,52%. Artinya kondisi penyaluran untuk BBM pada 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik," kata Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.

Data tambahan dari BPH Migas menunjukkan bahwa volume penggunaan bensin secara keseluruhan pada dua bulan pertama tahun 2026 telah mencapai 310.000 kiloliter.