Kementerian Pertanian Klaim Swasembada Pangan Berbasis Data Resmi BPS

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan nasional didasarkan pada data resmi lembaga negara, bukan sekadar klaim sepihak, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi pada Kamis (23/4/2026). Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menanggapi berbagai kritik mengenai metodologi perhitungan produksi pangan.

"Ini bukan retorika, bukan klaim kosong, melainkan angka-angka resmi dari lembaga negara yang kredibel dan terbuka," tegas Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Pemerintah menyoroti adanya kesalahpahaman dalam interpretasi data, khususnya terkait perhitungan luas baku sawah yang sering kali mengabaikan aspek produktivitas lahan yang sebenarnya di lapangan. Dilansir dari Detik Finance, pendekatan metodologis yang komprehensif menjadi kunci dalam melihat angka produksi nasional secara utuh.

"Narasi yang hanya menghitung dari luas baku sawah tanpa mempertimbangkan intensitas tanam dan produktivitas merupakan pendekatan yang keliru secara metodologis," terangnya Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas panen padi sepanjang tahun 2025 mencapai 11,32 juta hektare, mengalami pertumbuhan sebesar 12,69 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Peningkatan ini berdampak langsung pada volume produksi gabah kering panen (GKP) yang melonjak 13,29 persen menjadi 71,95 juta ton.

"Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari intensifikasi pertanian, mulai dari peningkatan indeks pertanaman, perbaikan irigasi, hingga pemanfaatan teknologi," jelas Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Lonjakan tersebut membawa produksi beras nasional menyentuh angka 34,77 juta ton, sementara angka konsumsi tahunan penduduk hanya berada di kisaran 31,1 juta ton. Surplus produksi ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk menghentikan impor beras medium sepanjang tahun 2025.

"Impor beras medium yang tercatat di awal 2025 merupakan sisa kontrak tahun sebelumnya, bukan kebijakan impor baru," paparnya Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Andi menekankan bahwa transparansi data sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan sektor pertanian yang sedang berjalan saat ini agar tidak muncul asumsi yang keliru di tengah masyarakat.

"Mengkritisi kebijakan adalah hal yang sah, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi parsial," kata Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Ketersediaan stok pangan juga dikonfirmasi oleh Perum Bulog yang melaporkan posisi cadangan beras nasional berada pada angka aman di pertengahan April 2026. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan stok tersebut dapat dipantau oleh siapa saja melalui jaringan gudang perusahaan.

"Stok ini tersimpan secara fisik di ribuan gudang di seluruh Indonesia dan terbuka untuk diperiksa publik," ujarnya Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Bulog.

Berdasarkan catatan per 18 April 2026, total stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai kurang lebih 4,95 juta ton di seluruh wilayah Indonesia.