2 jam yang lalu
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar melaporkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dari 3,56 juta orang menjadi 2,2 juta jiwa pada Senin (27/4/2026). Capaian ini diklaim sebagai dampak dari program kedaulatan pangan serta efisiensi anggaran dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat menyusut dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Muhaimin menyebut pengalihan fokus anggaran negara pada skala prioritas yang tepat telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk petani dan nelayan.
Muhaimin menjelaskan bahwa keberhasilan menekan angka kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh program-program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas di lapangan.
"Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan. Misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik bagus. Nelayan juga. Itu program-program yang langsung konkret bisa dirasakan akibat skala prioritas yang tepat," kata Cak Imin di gedung BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Pemerintah juga menitikberatkan pada perubahan politik anggaran yang lebih efisien guna mencegah terjadinya kebocoran dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
"Ya salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.
Efisiensi tersebut diharapkan dapat menutup celah pemborosan sehingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di berbagai daerah.
"Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya, akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat. Sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," ujarnya.
Dalam rapat evaluasi tingkat menteri tersebut, Muhaimin mengapresiasi kinerja tim penanggulangan kemiskinan karena sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem berhasil keluar dari zona tersebut.
"Alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang," kata Cak Imin.
Meski mencatatkan penurunan signifikan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dalam mengentaskan sisa 2,2 juta penduduk yang masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·