PDIP gelar FGD RUU Ketenagakerjaan sambut May Day 2026

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "RUU Ketenagakerjaan Baru dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Perspektif Pekerja/Buruh" dalam rangka menyambut Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2026.

"Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan mengusung tema strategis "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari" sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang perjuangan kaum buruh di Indonesia," kata Ketua Panitia Acara Edy Wuryanto yang juga menjabat Kapoksi Komisi IX DPR RI dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Edy Wuryanto juga menegaskan bahwa visi ini berakar pada pemikiran Bung Karno yang memandang buruh sebagai tulang punggung pembangunan nasional dan aktor penting menuju keadilan sosial, yang dibuktikan dengan penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional melalui UU Kerja Nomor 12 Tahun 1948.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dalam pidatonya tentang visi pembangunan ketenagakerjaan nasional dirumuskan melalui slogan "Maju Industrinya – Sejahtera Pekerjanya" sebagai pilar strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Menaker juga mengakui bahwa tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah mengelola 154 juta angkatan kerja. Berdasarkan data Agustus 2025, sekitar 55,00% pekerja berada di sektor informal yang rentan, dengan tingkat pengangguran nasional sebesar 4,85 persen.

Dia mengatakan reformasi regulasi saat ini dipicu oleh Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru secara mandiri dan terpisah dari UU Cipta Kerja (UU 6/2023) dalam jangka waktu maksimal dua tahun.

"Proses penyusunan ini wajib mengedepankan prinsip meaningful participation dengan melibatkan tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja) secara aktif. Fokus perbaikan mencakup 21 ketentuan strategis, mulai dari pengutamaan tenaga kerja asing (TKA), lokal hingga pembatasan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal selama lima tahun, termasuk perpanjangannya," ujar Menaker

Baca juga: Menaker siapkan “kado” bagi pekerja jelang May Day 2026

Sementara Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan dalam sambutannya tentang narasi pembebasan kaum buruh agar berdaulat, mandiri dan sejahtera dari perspektif ajaran Bung Karno. Narasi pembebasan terhadap sistem yang menghisap dan tidak adil itulah yang menjadi dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Kemiskinan petani, buruh, dan nelayan adalah gambaran nyata penjajahan yang tidak adil. Semua harus dibangun kesadarannya untuk berjuang dengan cara-cara politik. RUU Ketenagakerjaan harus mengandung aspek historis dan ideologis tersebut sebagai konsideran pokok. Baru kemudian dijabarkan dalam landasan teknokratik, termasuk bagaimana pemerintah bertanggung jawab di dalam mendorong sinergi kebijakan, termasuk di dalamnya adalah konsolidasi industri nasional bagi penciptaan mata rantai ekonomi yang menciptakan lapangan kerja bagi buruh,” ujar Hasto.

Pada saat bersamaan dalam RUU tersebut, menurut dia, harus ada kebijakan peningkatan profesionalitas, dan peningkatan produktivitas buruh baik dengan cara berdikari maupun oleh campur tangan negara.

“Namun buruh juga harus mengorganisir diri. Sejarah mengajarkan, jika buruh berdaulat dan kuat, akan menjadi jalan efektif bagi kebijakan yg berpihak pada buruh, namun tetap dalam hubungan industrial yang baik,” tegas Hasto.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui pesan khusus menyambut Hari Buruh yang disampaikan melalui video menegaskan bahwa kesejahteraan buruh adalah prasyarat mutlak bagi tercapainya keadilan sosial.

Dalam video tersebut Megawati menekankan pentingnya memaknai perjuangan kaum buruh melalui perspektif historis, ideologis, dan kebudayaan.

Baca juga: Apindo-KSPSI pastikan RUU Ketenagakerjaan dibahas bersama

Dalam pesannya, Megawati juga menegaskan bahwa dengan mengacu pada pemikiran Bung Karno mengenai kaum Marhaen, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, buruh, dan nelayan adalah prasyarat mutlak bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi kemajuan Indonesia Raya.

Dalam rangkaian May Day 2026 PDI Perjuangan menyelenggarakan kegiatan yang komprehensif, mulai dari penyelenggaraan FGD mengenai RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan puncaknya di GOR Otista Jakarta Timur pada 3 Mei 2026 yang melibatkan 2.000 buruh dalam penyampaian "Manifesto Perjuangan Buruh".

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Yassieli, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan PMI Mercy Chriesty Barends, Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning, Kapoksi Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Wasekjen DPP Bidang Kerakyatan Sri Rahayu, Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Sihar Sitorus, Vita Ervina dan Obet Rumbruren, hingga Akademisi, NGO dan utusan dari Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Buruh, serta jaringan organisasi Pekerja Buruh Migran.

Baca juga: Buruh dorong percepatan pembahasan UU Ketenagakerjaan baru

Baca juga: Menaker siap kaji masukan dari KSP-PB terkait RUU Ketenagakerjaan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.