Pemerintah Targetkan 99,5 Persen Pekerja Terlindungi Jaminan Sosial

Pemerintah menetapkan target ambisius untuk menjangkau 99,5 persen pekerja di Indonesia dalam cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah strategis ini mencakup perlindungan bagi pekerja miskin, masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem, hingga kelompok rentan di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program ini merupakan komitmen negara dalam memproteksi tenaga kerja dari risiko sosial dan tekanan ekonomi. Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri sebuah acara di Jakarta pada Jumat (8/5/2026) sebagaimana dilansir dari Money.

Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa ketiadaan perlindungan bagi pekerja rentan dapat berdampak fatal bagi stabilitas ekonomi keluarga mereka. Tanpa jaring pengaman, insiden fatal di tempat kerja bisa memicu kemiskinan baru bagi ahli waris yang ditinggalkan.

"Pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang sangat tinggi. Apabila mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya berpotensi terperosok ke dalam kemiskinan baru," ujar Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Ia menambahkan bahwa jaminan sosial berfungsi sebagai instrumen krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi domestik. Pemerintah memastikan kehadiran negara melalui skema perlindungan yang berkelanjutan.

"Karena itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga mereka," lanjut Muhaimin Iskandar.

Risiko finansial akibat kecelakaan kerja dan kematian menjadi perhatian utama pemerintah. Perlindungan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hidup bagi keluarga pekerja yang terdampak musibah.

"Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak," kata Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan data saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan kepada sekitar 47,4 juta pekerja di tanah air. Dari total tersebut, terdapat 6,7 juta pekerja rentan yang pembiayaannya didukung melalui kolaborasi APBD, APBDes, Dana Bagi Hasil (DBH), serta inisiatif lintas sektor lainnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan bahwa perluasan cakupan ini memerlukan sinergi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya perlindungan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu institusi saja.

"BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemerintah daerah, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 juta pekerja rentan terlindungi," ujar Saiful Hidayat, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Saiful juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial nasional melalui integrasi kementerian dan lembaga. Ajakan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target perlindungan menyeluruh.

"Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional," lanjut Saiful Hidayat.

Melalui strategi 3C (coverage, care, dan credibility), BPJS Ketenagakerjaan memperkuat tata kelola dan transparansi lembaga. Fokus utama diberikan pada kemudahan akses layanan bagi pekerja informal agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung.

"Kami berharap Bapak Menko PM dapat menjadi pengarah dalam sinergi nasional pengentasan kemiskinan dan perlindungan pekerja rentan ini," jelas Saiful Hidayat.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyerahkan Penghargaan Paritrana kepada daerah dan badan usaha yang konsisten menjalankan program jaminan sosial. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia.