Terpopuler, simulasi ekonomi hingga Purbaya sebut tidak ada pajak baru

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan layak untuk disimak pada Kamis ini, mulai dari Luhut lapor hasil simulasi ke Prabowo, ekonomi stabil 3 bulan ke depan hingga Purbaya sebut tidak ada pajak baru sebelum ekonomi membaik.

Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Luhut lapor hasil simulasi ke Prabowo, ekonomi stabil 3 bulan ke depan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa hasil simulasi ekonomi menunjukkan perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Pemerintah kaji penambahan kuota PBI JKN hingga 120 juta jiwa

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji penambahan alokasi kuota peserta BPJS Kesehatan segmentasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) hingga menjangkau 120 juta jiwa. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Menteri PPPA: UU PPRT sah, keluarga harus lapor RT jika pekerjakan PRT

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan bahwa individu atau keluarga yang memperkerjakan pekerja rumah tangga (PRT) diwajibkan untuk melapor kepada RT/RW setempat. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Gibran tanggapi peran JK jadikan Jokowi Presiden: Pak JK idola saya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memandang Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla adalah idolanya, saat menanggapi pernyataan Jusuf Kalla beberapa hari lalu terkait perannya menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden Ke-7 RI.

‎Gibran mengaku JK memang sudah sangat berpengalaman, terutama di bidang politik dan memiliki kontribusi besar di daerah konflik. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Purbaya sebut tidak akan menerapkan pajak baru sebelum ekonomi membaik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan skema pajak baru sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan signifikan.

Ia menyebut, pemulihan daya beli menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan perlu tidaknya kebijakan pajak baru. Baca selengkapnya di sini

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.