Zulhas Wajibkan Program Makan Bergizi Gratis Belanja di BUMDes

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan instruksi tegas agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pendorong utama ekonomi di tingkat pedesaan. Kebijakan ini mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap bahan baku makanan langsung dari masyarakat setempat.

Dilansir dari Detik Finance, Zulhas menekankan bahwa suplai bahan pangan harus melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes). Langkah strategis ini bertujuan agar perputaran dana besar dari pemerintah tetap berada di desa dan tidak mengalir ke wilayah perkotaan.

Aturan tata kelola rantai pasok pangan untuk program gizi nasional ini telah disusun secara ketat oleh pemerintah. Zulhas menegaskan bahwa kemitraan dengan potensi lokal desa merupakan kewajiban bagi setiap unit layanan pemenuhan gizi yang beroperasi.

"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," kata Zulhas saat berpidato di Munas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Senin (11/5/2026).

Pemerintah juga telah menyiapkan konsekuensi serius bagi unit SPPG yang tidak mematuhi arahan pemberdayaan potensi desa tersebut. Sanksi yang disiapkan bersifat berjenjang, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional secara permanen.

"Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," ujar Zulhas.

Instruksi ini dipandang sebagai implementasi nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Program ini diharapkan menjadi stimulus bagi sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan yang dikelola oleh warga desa.

Harapannya, desa-desa di Indonesia dapat berperan sebagai aktor utama dalam rantai pasokan pangan nasional. Selain meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan angka migrasi penduduk desa ke kota melalui penciptaan lapangan kerja di daerah asal.

Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengawal program prioritas ini, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberadaan dapur SPPG sudah memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja lokal.

"Kebetulan di desa saya ada MBG, warga saya bisa kerja di situ 50 orang. Biasanya ibu rumah tangga enggak punya penghasilan, sekarang di atas Rp 2 juta, itu sangat luar biasa," kata Wargiyati.

Dalam kesempatan Munas Kedua Papdesi tersebut, Wargiyati kembali terpilih memimpin organisasi para aparatur pemerintah desa untuk periode 2026-2031 secara aklamasi.