Asaki Sebut Industri Keramik Nasional Darurat akibat Lonjakan Harga Gas

Kondisi darurat kini tengah membayangi industri keramik nasional akibat lonjakan harga gas bumi yang dipasok oleh Perusahaan Gas Negara dalam enam bulan terakhir. Krisis energi ini dinilai mengancam keberlangsungan sektor manufaktur domestik, seperti dilansir dari Money pada Senin (25/5/2026).

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengeluhkan bahwa harga gas bumi subsidi atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBTU) yang diterima oleh produsen keramik telah melejit lebih dari 60 persen.

"Dalam kurun waktu 6 bulan ini harga gas naik sangat signifikan di atas 60 persen," kata Edy dalam keterangan resminya, Senin (25/5/2026).

Pada awal Januari 2026, rata-rata pelaku industri keramik membayar 9 dollar AS per Million Metric British Thermal Units (MMBTU). Nominal tersebut kemudian merangkak naik menjadi 11 dollar AS per MMBTU pada April, dan diproyeksikan melonjak lagi setelah PGN mengumumkan kenaikan harga regasifikasi gas alam cair (LNG) menjadi 15 dollar AS per MMBTU pada Juni mendatang.

"Akan menyebabkan harga beli rata-rata akan menyebabkan harga beli rata-rata gas Asaki di 15 dolar AS per MMBTU," ujar Edy.

Edy menekankan bahwa komoditas gas bumi memegang peranan krusial sebagai urat nadi yang tidak dapat digantikan oleh jenis energi lain. Sebagai produsen dengan kapasitas terbesar kelima di dunia, ASAKI memohon dukungan berupa kepastian suplai dan harga gas yang ramah bagi industri.

"Mati hidup industri keramik ada di kelancaran suplai gas," kata Edy.

Kenaikan biaya operasional ini diprediksi tidak hanya memukul sektor keramik, melainkan juga menekan daya saing seluruh sektor manufaktur nasional di pasar internasional. Dampak buruknya diperkirakan akan langsung menggerus angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia.

"Ini merupakan ancaman serius bagi industri dalam negeri. Tidak hanya keramik. Kalau ini dibiarkan, ini akan menggerus PMI," ucap Edy.

Pihak asosiasi juga menyoroti disparitas harga gas alam di Indonesia yang jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga. Padahal, Malaysia menetapkan harga Rp 9,5 dollar AS per MMBTU dan Thailand sebesar Rp 9,9 dollar AS per MMBTU.

"Thailand masih import. Kita tidak impor, kita produsen. Kenapa harga gas yang diberikan ke kita ini tidak berdaya saing sama sekali?" kata Edy.

Kekhawatiran senada turut disampaikan oleh Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) yang memprediksi sektor riil manufaktur nasional akan segera memasuki fase paling kritis pada Juni nanti karena ketergantungan penuh terhadap gas bumi.

"Ini diawali dengan darurat gas pada Agustus 2025, kemudian pasokan HGBT menukik tajam ke 37,5 persen pada April 2026, maka Juni akan menjadi “gong” penanda mulainya masuk fase kritis industri manufaktur nasional," tutur Yustinus Gunawan, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB).