Kemenkeu Dorong Sinergi Lintas Sektor demi Perkuat Ekonomi Daerah

Kementerian Keuangan mendorong penguatan sinergi kebijakan lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Langkah ini diambil karena aktivitas ekonomi daerah dinilai menjadi fondasi utama penopang pertumbuhan nasional.

Dilansir dari Money, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan pandangan tersebut dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada Senin (25/5/2026). Ia menyoroti ketergantungan daerah terhadap komoditas primer serta kualitas anggaran yang belum produktif.

"Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Pemerintah mencatat tiga tantangan utama pemerintah daerah saat ini, yaitu keperluan diversifikasi agar tidak bertumpu pada sektor primer, peningkatan kualitas belanja masyarakat, dan keterbatasan kapasitas fiskal.

"Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Guna mengatasi tantangan fiskal tersebut, Kementerian Keuangan mengoptimalkan instrumen Transfer ke Daerah (TKD) serta skema pembiayaan kreatif. Realisasi penyaluran dana TKD hingga April 2026 dilaporkan telah menyentuh angka Rp 256 triliun, atau berkisar 37 persen dari keseluruhan pagu anggaran tahun ini.

Pemerintah pusat juga memaksimalkan pembangunan infrastruktur daerah lewat pembiayaan inovatif PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan lembaga tersebut mencapai Rp 37 triliun untuk fasilitas publik seperti jembatan, jalan, rumah sakit, dan pariwisata.

"Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.