Harga Kemasan Plastik Picu Kenaikan Minyak Goreng Domestik

Lonjakan harga bahan baku kemasan plastik memicu kenaikan harga minyak goreng sawit segmen premium dan curah di pasar domestik pada April 2026. Kondisi ini dipicu oleh gangguan pasokan energi fosil global akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada biaya produksi pengemasan.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menjelaskan bahwa kenaikan harga bermula dari konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut mendorong harga energi fosil dunia meningkat hampir dua kali lipat dan mengganggu distribusi melalui Selat Hormuz.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar 60 dollar AS per barrel sebelum perang menjadi lebih dari 110 dollar AS per barrel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," kata Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Kenaikan harga kemasan ini berdampak signifikan karena Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia. Tungkot mencatat bahwa komoditas ini dikonsumsi oleh sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso membenarkan bahwa kenaikan harga minyak goreng kemasan dipengaruhi oleh mahalnya plastik. Ia memastikan bahwa pasokan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama sebenarnya tidak mengalami kendala produksi.

“Kalau kesediaan minyaknya enggak ada masalah, tetapi kan tadi faktor dari plastiknya,” ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Pemerintah kini berupaya mengatasi persoalan ini dengan menjalin komunikasi bersama pelaku industri plastik. Sebagian besar industri masih bergantung pada bahan baku impor seperti nafta yang merupakan produk petrokimia berbasis minyak bumi.

“Karena tadi saya bilang yang kebanyakan faktornya karena dari plastik. Nah ini yang plastik juga harus diselesaikan,” kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Budi menekankan pentingnya kelancaran produksi plastik agar harga di pasar kembali stabil. Penyesuaian harga di tingkat distributor diharapkan mengikuti normalisasi produksi bahan kemasan tersebut.

“Jangan sampai juga nanti distribusinya tetap mahal karena kalau produksi sudah normal, distributor juga harus menyesuaikan,” tutur Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Dilansir dari Money, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan rata-rata harga minyak goreng premium per 21 April 2026 mencapai Rp21.796 per liter. Angka ini meningkat dibandingkan posisi 25 Maret 2026 yang berada di level Rp21.237 per liter.

Tungkot Sipayung merinci perbedaan mekanisme harga antara kategori premium, curah, dan subsidi. Pemerintah memiliki kendali penuh atas MinyaKita melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), sementara kategori lainnya mengikuti mekanisme pasar.

"Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi)," ujar Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Data mencatat harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan dari Rp17.790 menjadi Rp19.486 per liter selama periode Januari hingga April 2026. Sebaliknya, harga MinyaKita justru menunjukkan tren penurunan mendekati harga eceran tertinggi.

"Hal yang menarik, harga MGS MinyaKita pada periode yang sama justru turun dari Rp 16.865 menjadi Rp 15.949 per liter, mendekati HET Rp 15.700 per liter," sebut Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Efektivitas kebijakan DMO dinilai berhasil menjaga stabilitas harga minyak goreng subsidi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun, tantangan ke depan tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merespons fluktuasi harga bahan pengemas.

"Namun apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan dengan kenaikan harga kemasan plastik? Ini tergantung pemerintah apakah akan akomodatif dengan perubahan harga kemasan dalam HET," tutur Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Selain kebijakan harga, pemerintah disebut masih memiliki instrumen bea keluar dan pungutan ekspor untuk melindungi konsumen dalam negeri. Langkah ini dianggap cukup untuk memitigasi dampak pasar dalam jangka pendek.

"Jika berbagai kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif maka secara teoritis cukup melindungi konsumen MGS setidaknya dalam jangka pendek," pungkas Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Saat ini industri plastik nasional berupaya menjaga keberlanjutan produksi dengan mencari sumber nafta alternatif. Pasokan mulai didatangkan dari India, Afrika, dan Amerika Serikat untuk menggantikan stok dari negara-negara kawasan Teluk.