Pemerintah Finalisasi Skema Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah tengah menyempurnakan skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang melibatkan kesepakatan dengan mitra dari China. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan proyek strategis tersebut melalui solusi pembiayaan yang telah disiapkan secara matang.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyatakan bahwa proses teknis saat ini berada pada tahap penyelesaian akhir. Sebagaimana dilansir dari Money, kepastian mengenai mekanisme ini tinggal menunggu waktu pengumuman resmi kepada publik.

"Skemanya ini sedang di fine-tuning, ya. Tetapi nanti disampaikan langsung Pak Menko Infrastruktur," ujar Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan menyebutkan bahwa koordinasi tingkat tinggi telah dilakukan antara Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Pembahasan tersebut berfokus pada tindak lanjut teknis yang akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah China.

"Waktu itu sudah meeting oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Menteri Keuangan, dan juga kami. Solusinya sudah ada dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China," kata Rosan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan terkait restrukturisasi ini sebenarnya telah mencapai kesepakatan final. Pihak Indonesia telah menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Keuangan China untuk menjaga kredibilitas dan hubungan bilateral kedua negara.

"Sudah kelar, tinggal diumumkan," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menekankan pentingnya langkah ini demi menjaga kepercayaan investor asing terhadap proyek-proyek strategis di Indonesia. Ia juga mengonfirmasi bahwa rincian hasil pembahasan ini akan dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

"Sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan. Nanti setelah diumumkan Pak AHY," katanya.

Selain masalah utang, Purbaya menyoroti kendala masa lalu terkait pembengkakan biaya yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi pada tahap awal pembangunan. Hal ini sempat memicu keluhan dari pihak China karena ketidakjelasan penanggung jawab dalam proses pembebasan lahan yang berjalan sangat lambat.

"Dua tahun, lahan yang dibebaskan baru empat kilometer. Waktu itu tidak jelas siapa yang menangani proyek. Kalau kami (pihak China) mengadu ke BUMN, dipindahkan ke Kementerian PU, lalu ke pihak lain," ujarnya.

Pemerintah kini berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan menetapkan struktur tanggung jawab yang lebih jelas pada setiap proyek strategis nasional. Upaya ini dilakukan agar hambatan koordinasi serupa tidak terulang kembali di masa depan.