Respons Purbaya soal MBG dan Kopdes Disebut Membebani APBN

Sedang Trending 49 menit yang lalu

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang dilontarkan media asing The Economist. Dalam dua laporan yang dipublikasikan pada 14 Mei 2026, The Economist menyoroti berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Media asal Inggris itu menyebut dua proyek unggulan Prabowo, makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan alias kopdes merah putih, membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Purbaya tidak secara gamblang menjawab tudingan dalam laporan The Economist bahwa MBG dan kopdes memberatkan APBN. Dia hanya menegaskan bahwa Indonesia mampu mengelola fiskal dengan baik. Ia menjelaskan, pemerintah masih bisa menjaga defisit APBN di bawah ambang batas 3 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah,” kata Purbaya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 18 Mei 2026.

Menyoal kritik The Economist, Purbaya menilai bahwa banyak negara lain yang memiliki tata kelola fiskal yang buruk. Ia menyebut banyak negara Eropa yang defisitnya besar, tetapi tak dipersoalkan. “Jadi kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya,” katanya.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga menyinggung urusan pengelolaan utang di negara lain. Purbaya mengklaim, pengelolaan utang di Tanah Air selama ini terjaga baik, dengan rasio utang terhadap PDB di kisaran 40 persen. Sementara negara-negara lain, Purbaya berujar, memiliki rasio utang mendekati 100 persen terhadap PDB. “Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita,” kata Purbaya.

Beberapa hari lalu, media internasional The Economist menilai Indonesia “dalam bahaya” lantaran Presiden Prabowo terlalu boros secara fiskal. Media itu juga mengkritik bahwa Prabowo bisa saja menggagalkan kemajuan ekonomi dan politik Indonesia yang telah dibangun selama 20 tahun terakhir.